SISTEM KEKERABATAN DALAM MEMBANGUN INFRASTRUKTUR DI NAGARI NAN TUJUAH

Authors

  • Andi Setiawan Brawijaya University
  • Rafiqa Saputri Mahasiswa Universitas Brawijaya

DOI:

https://doi.org/10.21776/ub.waskita.2020.004.01.1

Keywords:

Pemerintahan Nagari, Pembangunan Infrastruktur, Suku/Kaum

Abstract

Pemerintahan nagari merupakan pemerintahan paling rendah dalam struktur pemerintahan di Provinsi Sumatera Barat. Dalam pemerintahan nagari terdapat tiga lembaga yaitu lembaga eksekutif yang terdiri dari Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Wali Jorong, sedangkan lembaga yudikatif terdiri dari lembaga kemasyarakatan Kerapatan Adat Nagari (KAN), dan lembaga legislative terdiri dari BAMUS Nagari. Suku yang mendiami hampir seluruh daerah di Provinsi Sumatera Barat adalah suku Minangkabau yang menggunakan sistem matrilineal. Selain itu tanah yang ada di Sumatera Barat kebanyakan adalah tanah ulayat yang dimiliki suku/kaum yang tersebar didaerah-daerah. Oleh karena itu penelitian ini berfokus pada proses pembangunan infrastruktur di Nagari Nan Tujuah, Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam. Tujuan penelitian ini melihat bagaimana tanah ulayat suku/kaum di Nagari Nan Tujuah. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Antropologi Politik oleh Georges Balandier. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ditemukan bahwa dalam proses penyusunan pembangunan infrastruktur di Nagari Nan Tujuah masih dipengaruhi oleh adat yang berlaku. Peran dari niniak mamak suku/kaum sangat berpengaruh dalam keputusan hibah tanah yang akan digunakan dalam pembangunan infrastruktur baik jalan maupun irigasi dan bangunan. 

References

Buku :

Aminah, Siti. 2014. Kuasa Negara Pada Ranah Politik Lokal. Jakarta : Kecana Prenadamedia Grup.

Balandier, Georges. 1986. Antropologi Politik. Jakarta. CV. Rajawali.

Anggariani, Dewi. Politik Kekerabatan. Jurnal politik Profetik. Volume 2 Nomor 2 Tahun 2013

Irawan, Nata, 2017. Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa. jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Regulasi :

Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari.

Sumber lainnya :

Saeful Rahmat, Pupu. Penelitian Kualitatif.EQUILIBRUM. Vol. 5. No. 9. Januanri – Juni 2009: 1-8.

Wawancara dengan Bapak Tarmizi Hakim selaku Wali Nagari Nan Tujuah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Nan Tujuah Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam.

Downloads

Published

2020-05-18

Issue

Vol. 4 No. 1 (2020)

Section

Articles

License

 

This journal embed or display simple machine-readable CC licensing information. This journal allow reuse and remixing of content in accordance with a Creative Commons license, Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY)

Authors who publish with this journal agree to the following terms:

  1. Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
  2. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
  3. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).